HotNewsBatam.com, Batam : Harga sembako sering  tidak stabil dan kerap mengalami kenaikan membuat warga Batam bingung untuk berbelanja kebutuhan seharian. Kenaikan harga bahan pokok seperti cabe merah, bawang, telor, sayur mayur dan daging menjadi lebih mahal dari biasanya.

Dengan keadaan ekonomi Batam yang sedang lesu, pencaker juga susah mendapatkan pekerjaan ditambah lagi naiknya harga pakan membuat warga menjadi resah dan putus asa. Banyak juga yang melafazkan niat mereka (di medsos) untuk kembali ke kampung halaman dengan harapan bisa bertahan hidup disana.

“Sejak seminggu sebelum lebaran Haji kemarin sampai sekarang harga belanjaan mahal” kata ibu Haznizar, yang sedang berbelanja di Pasar Tiban Centre. “Saya biasanya belanja di Pasar Pagi Jodoh, itu pun kalau mau belanja banyak, tapi kalau dikit terpaksa belanja dipasar yang dekat aje” tambahnya.

Peningkatan harga memang tergolong tinggi dimana sebelumnya (sebagai contoh)  harga bawang Birma yang dipatok sekitar Rp. 8000 kini menjadi Rp.30.000. Sudah pasti ibu ibu yang biasa uang belanjaannya cukup menjadi bingung untuk berbelanja.

Keadaan ini juga berimbas pada mereka yang berjualan makan karena biaya produksi sudah pasti meningkat. Banyak pedagang yang mengeluhkan keadaan Batam sekarang ini yang mulai sepi pembeli. Disektor Parawisata pula belum seutuhnya bisa diandalkan karena keadaan Ekonomi Global yang lesu.

Para Distributor kubutuhan pangan menyatakan bahwa keadaan ini disebabkan oleh biaya transportasi yang tinggi karena titik geografis Pulau Batam. Dari status istimewa FTZ  memang tidak mempengaruhi harga kebutuhan dasar masyarakat Batam.

Pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), cukai dan sebagainya adalah untuk bahan baku produksi industri dan kendaraan mewah saja. Sedangkan untuk sembako, kewenangannya masih dipegang pemerintah pusat.

Usaha untuk diberikan kuota impor beras, gula, minyak, dan lainnya yang pernah di lobi oleh Kadin bersama Pemko dan BP Batam kepada Menteri Perdagangan tidak pernah dibahas dan disetujui oleh kementerian itu. (MAx/Din/HNB1)