HotNewsBatam.com, Indonesia : Setelah terbitnya PMK 141/PMK.03/2015 sebagai perubahan atas PMK 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud Dalam pasal 23 Ayat ( 1 ) Huruf C Angka 2 Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dimana dalam Peraturan yang lama terdapat 27 Jenis Jasa Lainnya, dan dalam peraturan terbaru terdapat 60 jenis Jasa Lainnya.

Berikut adalah jenis Jasa Lainnya pada pasal 1 ayat (6) PMK 141/PMK/03/2015 :

  • Jasa penilai (appraisal);
  • Jasa aktuaris;
  • Jasa akuntansi, pembukuan, dan
  • Jasa hukum;
  • Jasa arsitektur;
  • Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;
  • Jasa perancang (design);
  • Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecualiyang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
  • Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
  • Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan
    minyak dan gas bumi (migas);
  • Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
  • Jasa penebangan hutan;
  • Jasa pengolahan limbah;
  • Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services);
  • Jasa perantara dan/atau keagenan;
  • Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecualiyang dilakukan oleh Bursa Efek,
    Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
  • Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek
    Indonesia (KSEI);
  • Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
  • Jasa mixing film;
  • Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet,
    baliho dan folder;
  • Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan,
    pemeliharaan dan perbaikan;
  • Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
  • Jasa internet termasuk sambungannya;
  • Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
  • Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel,
    selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan
    mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
  • Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC,
    TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnyadi bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
  • Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
  • Jasa maklon;
  • Jasa penyelidikan dan keamanan;
  • Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
  • Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
  • Jasa pembasmian hama;
  • Jasa kebersihan atau cleaning service;
  • Jasa sedot septic tank;
  • Jasa pemeliharaan kolam;
  • Jasa katering atau tata boga;
  • Jasa freight forwarding;
  • Jasa logistik;
  • Jasa pengurusan dokumen;
  • Jasa pengepakan;
  • Jasa loading dan unloading;
  • Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecualiyang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
  • Jasa pengelolaan parkir;
  • Jasa penyondiran tanah;
  • Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
  • Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
  • Jasa pemeliharaan tanaman;
  • Jasa pemanenan;
  • Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
  • Jasa dekorasi;
  • Jasa pencetakan/penerbitan;
  • Jasa penerjemahan;
  • Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
  • Jasa pelayanan kepelabuhanan;
  • Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
  • Jasa pengelolaan penitipan anak;
  • Jasa pelatihan dan/atau kursus;
  • Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
  • Jasa sertifikasi;
  • Jasa survey;
  • Jasa tester, dan
  • Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran
    Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tarif PPh 23 adalah 2% dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN). Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang sebenarnya.

Adapun Contoh Perhitungan yang teradapat dalam Lampiran PMK 141/PMK.03/2015 adalah sebagai berikut:

PT. Karet Rubber mengikat kontrak dengan PT Mode Pakaian untuk pembuatan seragam kantor PT Karet Rubber berdasarkan model dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT Karet Rubber. Dalam kontrak disepakati bahwa PT Karet Rubber akan menyediakan bahan baku utama berupa kain dan PT Mode Pakaian akan inenyediakan bahan tambahan. Imbalan yang disepakati atas kontrak tersebut adalah sebesar Rpl00.000.000, 00 tidak termasuk biaya bahan tambahan. PT Mode Pakaian mengeluarkan biaya sebesar Rp20.000.000, 00 untuk bahan tambahan yang dibayarkan kepada CV Palugada. Pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi di atas adalah sebagai berikut:

   a. Atas pembayaran yang dilakukan PT Karet Rubber kepada PT Mode Pakaian dipotong             PPh   Pasal 23 atas jasa maklon oleh PT Karet Rubber sebesar:

     2% x Rp l00.000.000, 00 = Rp2.000.000, 00

  b. Dalam hal tidak ada faktur pembelian kepada CV Palugada atas rincian tagihan biaya             bahan    tambahan, maka jumlah bruto sebagai dasar     pemotongan PPh Pasal 23                adalah     sebesar      Rp 120.000.000, 00 sehingga PPh     Pasal 23 yang harus dipotong      oleh PT    Karet Rubber      atas pembayaran kepada PT Mode Pakaian adalah sebesar:

     2% x Rp 120.000.000, 00 = Rp2.400.000, 00